FAQ
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai basis data untuk program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTSEN diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025, saat ini DTKS telah bertransformasi menjadi DTSEN yang berdasarkan pada data kependudukan dan terdapat status peringkat kesejahteraan keluarga (desil).
Penetapan status pada DTSEN dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk pengecekan status DTSEN dapat dilakukan secara mandiri melalui website https://cekbansos.kemensos.go.id/ milik Kementerian Sosial RI dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Namun jika status DTSEN tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dapat mengajukan usulan pembaruan data melalui:
1. Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial RI,
2. Form DTSEN milik BPS, atau
3. Datang langsung ke petugas pendata dan pendamping sosial di kantor kelurahan setempat
Hasil usulan pembaruan data kemudian disampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan pemeringkatan (ranking) data secara nasional. Oleh karena itu, proses pembaruan data dan penetapan hasil memerlukan waktu serta tidak dapat diselesaikan secara langsung pada saat pengajuan.
Kemudian perlu diketahui bahwa pengajuan usulan pembaruan data tidak secara otomatis menurunkan desil. Setelah proses pembaruan selesai, desil dapat menjadi lebih rendah, tetap, maupun lebih tinggi, sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan, hasil verifikasi, serta proses pemeringkatan secara nasional. Dengan demikian, pengajuan usulan pembaruan DTSEN tidak dapat menjamin penurunan desil.
Saat sudah terdata pada DTSEN tidak otomatis langsung mendapatkan bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program dan dibatasi oleh kuota.
| INSTANSI PENYELENGGARA | BANTUAN SOSIAL |
| DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA |
|
| DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA |
|
| KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA |
|
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA |
|
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA |
|
Kartu Anak Jakarta (KAJ) adalah program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga prasejahtera berusia 0-6 tahun.
Kriteria penerima bantuan sosial KAJ:
1. Anak Usia Dini berusia 0-6 tahun
2. Berada dalam kategori masyarakat prasejahtera
3. Merupakan warga DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta.
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tidak membuka pendaftaran bagi penerima bantuan sosial KAJ. Proses penentuan penerima bantuan sosial KAJ berdasarkan DTSEN dengan peringkat kesejahteraan terendah, hasil pemadanan dengan data kepemilikan mobil, NJOP >1M, WBS panti, kependudukan, dan penerima bantuan sosial APBN (PKH/BPNT), serta hasil verifikasi dan validasi lebih lanjut.
Warga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial KAJ akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000/bulan. KAJ berbentuk kartu ATM Bank DKI yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan transaksi oleh pemegang kartu.
Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan program bantuan sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga lanjut usia yang tidak mampu.
Kriteria penerima bantuan sosial KLJ:
1. Warga berusia minimal 60 tahun
2. Berada dalam kategori masyarakat prasejahtera
3. Memiliki KTP DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tidak membuka pendaftaran bagi penerima bantuan sosial KLJ. Proses penentuan penerima baru bantuan sosial KLJ berdasarkan DTSEN dengan peringkat kesejahteraan terendah, hasil pemadanan dengan data kepemilikan mobil, NJOP >1M, WBS panti, kependudukan, dan penerima bantuan sosial APBN (PKH/BPNT), serta hasil verifikasi dan validasi lebih lanjut.
Warga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial KLJ akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000/bulan. KLJ berbentuk kartu ATM Bank DKI yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan transaksi oleh pemegang kartu.
Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) merupakan program bantuan sosial untuk mencegah kerentanan sosial bagi para penyandang disabilitas di DKI Jakarta.
Kriteria penerima bantuan sosial KPDJ:
1. Penyandang disabilitas yang terdaftar dalam data penyandang disabilitas Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Berada dalam kategori masyarakat prasejahtera
3. Memiliki KTP DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta.
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tidak membuka pendaftaran bagi penerima bantuan sosial KPDJ. Proses penentuan penerima bantuan sosial KPDJ berdasarkan DTSEN dengan peringkat kesejahteraan terendah, telah terdaftar pada pendataan disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, hasil pemadanan dengan data kepemilikan mobil, NJOP >1M, WBS panti, kependudukan, dan penerima bantuan sosial APBN (PKH/BPNT), serta hasil verifikasi dan validasi lebih lanjut.
Warga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial KPDJ akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000/bulan. KPDJ berbentuk kartu ATM Bank DKI yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan transaksi oleh pemegang kartu.